Perpustakaan Sekolah di Indonesia: Dari Refleksi ke Imaji

1293
0
SHARE

“Perpustakaan Sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis pengetahuan dan informasi. Perpustakaan sekolah membekali siswa berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Pemerintah melalui Kementerian yang bertanggungjawab tentang pendidikan didesak untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan perencanaan kerjanya dengan mengacu pada prinsip-prinsip Manifesto UNESCO/IFLA tentang Perpustakaan Sekolah.”

Kalimat di atas merupakan pembukaan Manifesto Perpustakaan Sekolah yang digagas oleh UNESCO bersama IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Manifesto tersebut sangat penting dan strategis karena berkait jalin dengan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan watak anak sekolah sehingga nantinya mereka mampu menjadi warga Negara yang mandiri, cerdas, kritis dan tentu saja bertanggungjawab.

Gayung bersambut. Pemerintah Republik Indonesia pun memandang ihwal Perpustakaan Sekolah ini sungguh penting. Sebagaimana tercermin pada pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa: ”Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan”.

Hanya saja, setelah melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, apa yang tertuang dengan bagus dalam UU tersebut masih jauh panggang dari api. Salah satu asnad (bukti) yang dapat penulis ajukan adalah dari segi jumlah Perpustakaan Sekolah. Dari total jumlah Sekolah Dasar (SD) di Indonesia yang mencapai 148 ribu lebih. SD yang memiliki perpustakaan baru 50 ribu (30 persen). SMP, 13 ribu perpustakaan (36 persen), dan SMA, 9 ribu perpustakaan (54 persen).

Dari Perpustakaan yang ada tersebut—secara hipotetik—hanya sebagian kecil yang menjalankan perannya dengan benar. Itu pun biasanya hanya terjadi di beberapa sekolah swasta dan sekolah negeri favorit. Mereka betul-betul menempatkan Perpustakaan Sekolah sebagai “jantung sekolah” karena dinilai sangat menunjang proses pembelajaran serta memiliki nilai tambah bagi sekolahnya.

Hidup segan mati tak mau. Barangkali kalimat itu, menjadi kalimat yang paling pas untuk menggambarkan kondisi Perpustakaan Sekolah saat ini. Hidup segan, mengingat beratnya melawan arus ketidakpopuleran aktivitas mereka sendiri, mengajak siswa gemar membaca buku! Dihadapkan pada siswa yang tengah riuh dengan pesta, dan cinta. Seolah-olah sungguh sayang jika harus melipat keakraban canda, kehangatan cinta, keindahan alam dan kesemrawutan jalan raya kedalam huruf yang berjejal-jejal di atas kertas: buku.

Mati tak mau, karena perpustakaan dianggap masih memberikan prestise tersendiri buat sekolah (akreditasi, kondite). Hingga keberadaannya tetap dipertahankan. Meski kemudian ada yang mengatakan bahwa dahulu Perpustakaan Sekolah berposisi kunci, sekarang juru kunci. Adanya tidak menggenapkan, tiadanya tidak mengganjilkan. Dipandang dari kontribusinya terhadap kemajuan sekolah dan prestasi siswa.

Belakangan hidup segan mati tak mau itu, beralih pada kondisi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Membaca buku, terutama dalam pergaulan remaja, identik dengan tidak gaul, pendiam, berkacamata tebal, kuper alias kurang pergaulan. Tentu buat perkawanan, remaja dengan sosok demikian menjadi remaja yang patut dijauhi. Memang kesimpulan itu tidak penulis dasarkan pada survei atau penelitian khusus. Tapi untuk mudahnya, coba tengok wajah sinetron remaja kita. Khususnya yang mengambil sekolah sebagai setting cerita. Selalu saja stereotype. Pensuka buku justru menjadi bahan olok-olokan. Menjadi yang paling tidak populer.

Refleksi

Sebenarnya, diakui atau tidak posisi juru kunci Perpustakaan Sekolah adalah akibat cacat bawaan sejak awal dilahirkan. Cacat lahir itu di antaranya: Pertama, kelahirannya sekadar ada. Indikasinya berupa dukungan yang rendah terhadap keberadaan Perpustakaan Sekolah, baik dari sisi pembiayaan-pengelolaan maupun penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Rendahnya dukungan tersebut, memang tidak semata-mata lahir dari sebuah pilihan kebijakan internal sekolah, tapi dalam banyak kasus memang sekolah tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Ada yang harus lebih diprioritaskan, yaitu peserta didik, guru, dan sarana belajar-mengajar di kelas.

Indikasi lainnya berupa posisi gedung/ruang perpustakaan yang tidak berada di “ruang utama” dalam keseluruhan design gedung sekolah. Coba lihat sebagian besar sekolah, gedung perpustakaan biasanya menempati ruang yang terburuk, di sudut sekolah, di belakang dekat wc, di sela dua ruang/gedung. Perpustakaan Sekolah layaknya sebuah aib yang harus disembunyikan. Ada kesan kehadirannya sekadar agar dapat dikatakan ada. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah perpustakaan dianggap penting atau tidak oleh satu sekolah, cukup dengan melihat kualitas dan posisi dan gedung perpustakaan berada.

Kedua, Perpustakaan Sekolah sejak awal di-setup hanya berorientasi pada meminjamkan buku tanpa dibarengi dengan event program yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan (sense of belonging) segenap warga sekolah. Baik pada tingkat guru, staf, tata usaha maupun siswa. Jadilah pustakawan dan staf hanya sekadar pekerja teknis belaka. Hanya menunggu saja, pasif. Tidak ada ide-ide kreatif mempromosikan pentingnya membaca, dan berkunjung ke perpustakaan.

Dan disadari atau tidak, Perpustakaan Sekolah menjadi identik dengan perpustakaan siswa. Hanya siswa saja yang menjadi anggota dan memanfaatkannya. Sangat jarang, guru memanfaatkan fasilitas perpustakaan, jika kata tidak ada terdengar terlalu kasar. Lebih-lebih turut juga mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Padahal, adalah bak menegakkan benang basah jika menghendaki siswa memiliki kebiasaan membaca yang tinggi, sementara bapak-ibu gurunya tidak.

Ketiga, adanya memori kolektif di benak pimpinan sekolah (dan ini juga berlaku di lingkungan birokrasi) perpustakaan adalah tempat yang paling sempurna untuk mengasingkan pegawai yang dianggap bermasalah. Akibatnya pegawai perpustakaan menjadi inferior, tidak percaya diri, dan membenarkan anggapan itu.

Pertanyaan besarnya, bagaimana benang kusus ihwal Perpustakaan di Indonesia tersebut dapat diurai?

Beberapa waktu lalu, masyarakat banyak mengeluhkan tentang sistem yang alih-alih menghasilkan lulusan berkualitas, malah menjadi ruwet karena beberapa hal misalnya, kurangnya kompetensi guru, kurikulum yang dianggap terlalu berat dan lebih menekankan pada, tapi kurang mengembangkan kepribadian dan budi pekerti. Infrastruktur masih tambal sulam, gedung sekolah yang tidak sepenuhnya aman serta pro dan kontra terkait perlu tidaknya Ujian Nasional. Belum lagi harga buku ajar yang dianggap masih membebani orangtua.

Anggaran yang disediakan Pemerintah untuk Kementerian sebenarnya cukup besar. Tetapi nampaknya bukan sebuah jaminan bahwa pola belajarnya berlangsung dengan baik. Indonesia adalah sebuah Negara besar dengan berbagai keragaman dan tentunya memiliki wilayah dan jumlah siswa yang besar dan menuntut perencanaan yang massif dan efektif. Pemerintah bukannya tidak memahami hal ini apalagi saat memasuki abad 21 dan terjadi pergeseran besar-besaran dalam sistem pengajaran (pola mengajar dan pengajar). Terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang tentunya memberikan dampak pada dunia pendidikan. Pemerintah akhirnya meluncurkan Kurikulum Nasional 2013 yang tentunya diharapkan secara bertahap akan meningkatkan mutu pendidikan termasuk meningkatnya peran Perpustakaan Sekolah yang merupakan motor dalam organisasi sekolah.

Perpustakaan Sekolah di Indonesia

Meskipun secara khusus kami belum melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif, dugaan awal kami sebagian besar Perpustakaan Sekolah di Indonesia masih jauh dari standar The IFLA/UNESCO School Library Guidelines. Pedoman yang ditetapkan ini berlaku untuk seluruh Perpustakaan Sekolah di dunia kendati situasi dan kondisi dari satu ke Negara lain berbeda.

Untuk mencapai tahapan tersebut Badan Standarisasi Indonesia menerbitkan Standar Perpustakaan Sekolah yang disusun oleh Perpustakaan Nasional. Perpustakaan sekolah seperti halnya dengan jenis Perpustakaan lain (terkecuali Perpustakaan perguruan tinggi yang paling terdepan perkembangannya di Indonesia) masih dianggap bukan agenda prioritas bagi semua kalangan. Persepsi inilah yang merupakan salah satu sebab utama lambatnya Pengembangan Perpustakaan di Negara kita.

Kebanyakaan orang menganggap Perpustakaan hanyalah sebuah ruang yang berisi rak buku dan ada petugasnya. Pengguna (pemustaka) hanya datang untuk meminjam dan atau membaca. Persepsi ini pun masih banyak terpatri dalam benak para guru, kepala sekolah bahkan mereka yang bertugas di Kementerian terkait. Padahal peran Perpustakaan sekolah sedemikian pentingnya bagi keberlangsungan proses pembelajaran.

Bahwa Perpustakaan adalah bagian tak terpisahkan dari kurikulum pun banyak belum dimengerti. Bayangkan saja, bagaimana mungkin siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya—berkaitan dengan informasi, dan pengetahuan—dengan baik, tanpa memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya kerjasama yang baik antar guru, Pustakawan, kepala sekolah dengan mengacu pada kurikulum akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif/kondusif. Sebagai ilustrasi, kami pernah melihat para siswa diajak gurunya ke Perpustakaan. Usaha ini sebenarnya bagus, tapi yang belum tepat adalah, ketika para siswa sibuk dengan tugasnya, guru dengan beberapa rekannya hanya duduk-duduk di luar sambil merokok. Melihat situasi demikian, bagaimana kita bisa berharap akan tercipta proses pembelajaran yang baik?

Belum lagi akibat yang ditimbulkan dari adanya persepsi masyarakat (dan Pemerintah) tentang manfaat dan peran Perpustakaan yang masih setengah hati. Ikhtisar tersebut dapat kita baca dalam dalam pernyataan yang menyebutkan Perpustakaan sebagai bagian Sarana dan Prasarana (Badan Nasional Standar Pendidikan):

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Artinya dalam pandangan Pemerintah kedudukan Perpustakaan Sekolah masih sejajar dengan kantin sekolah. Bukan sebagai motor proses pembelajaran.

Idealnya Perpustakaan dikelola oleh seorang profesional, memiliki latar belakang ilmu Perpustakaan dan “cinta” dengan lingkungan kerjanya. Termasuk memiliki empati terhadap siswa.

Kendala lain adalah kedudukan Perpustakaan Sekolah yang memiliki dua induk yaitu Kemendikbud (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan Perpustakaan Nasional (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan). Pengelola Perpustakaan sering mengeluhkan hal ini. Saat menyampaikan masalah mereka bingung siapa yang harus menanganinya.

Keterbatasan anggaran sering dijadikan alasan untuk tidak menempatkan
Perpustakaan sebagai skala prioritas, misalnya saja saat dibutuhkan penambahan ruang kelas bisa jadi ruang Perpustakaan dialihfungsikan. Artinya juga peran Kepala Sekolah dan Komite perlu diberdayakan. Bila mereka tidak memahami peran Perpustakaan maka hal ini akan terjadi dan kebijakan lain yang merugikan Perpustakaan dapat terus berlangsung. Bangunan fisik Perpustakaan, pembinaan koleksi, dan biaya operasional lainnya tentu membutuhkan anggaran tetap.

Penyebab lain dari belum efektifnya peran Perpustakaan di Sekolah adalah adalah ketidaktahuan (tidak mau tahu?) di antara stakeholder pendidikan dan budaya baca tentang aspek dan hubungan Perpustakaan dalam proses pembelajaran. Diperlukan kerjasama diantara komponen organisasi sekolah termasuk dengan pejabat setempat seperti Bupati, Walikota sebagai pengambil kebijakan.

Imaji

Kalau kita melihat dari potret Perpustakaan sekolah secara keseluruhan, termasuk wilayah di kawasan terpencil dan perbatasan maka kesimpulannya adalah masih buramnya potret Perpustakaan sekolah. Meskipun begitu, tentu saja tidak ada gunanya kita resah dan galau tiada akhir.

Perkembangan teknologi yang pesat dan digulirkankannya Kurikulum Nasional 2013 bisa menjadi modal awal kita untuk membangun imaji atau Impian. Membuka secercah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Hal ini tercermin dari presentasi Mendikbud dalam suatu kesempatan yang mengatakan: Bahwasannya tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi.

Hanya saja, yang tidak boleh diabaikan, saat ini telah terjadi pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran. Inilah yang diantisipasi pada kurikulum 2013. Artinya Kurnas 2013, digagas sesuai dengan perkembangan abad 21 dan model pembelajaran disesuaikan.

Sejumlah Pustakawan sekolah yang kami temui menyambut gembira kehadiran kurikulum ini. Menurut mereka kurikulum ini mampu meningkatkan peran perpustakaan karena keunggulan Kurikulum 2013 terletak pada metode pembelajarannya yang berbasis pada problem,inquiry, discovery and project based learning, yang artinya siswa harus mencari data dan informasi di Perpustakaan.

Terkait dengan Kurikulum 2013 ini, telah disebutkan berulangkali pentingnya sekolah yang berfungsi dengan baik karena ia merupakan jantungnya sekolah dan sangat penting bagi proses belajar siswa sekaligus proses mengajar bagi para guru. Tidak diragukan lagi bahwa Perpustakaan memberikan perubahan bagi siswa dalam perkembangan dirinya menjadi manusia dewasa. Selama bersekolah mereka dibentuk oleh lingkungan yang membangun watak dan kepribadian melalui proses belajar yang banyak didukung dengan ketersediaan Perpustakaan yang baik. Pada saat dewasa kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga dewasa misalnya mereka akan tetap sering mengunjungi Perpustakaan tidak hanya membaca tetapi sebagai bagian dari sarana belajar sepanjang hayat.

Dengan demikian kita akan menyaksikan bahwa Perpustakaan yang ideal, yang menawarkan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan serta dalam berbagai format menyenangkan, mampu menanamkan nilai kehidupan yang bermanfaat untuk mengantar siswa menjadi warga yang bertanggung tidak hanya memiliki prestasi akademik yang baik tetapi juga memiliki nilai moral yang dapat diandalkan.

Mengapa? Perpustakaan sekolah penting bagi kurikulum karena di sini siswa memperoleh akses informasi terkait kurikulum dalam bentuk buku dan multimedia termasuk internet. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan minatnya melalui bahan yang tersedia di perpustakaan.

Menciptakan lingkungan belajar yang baik dengan ketersediaan Perpustakaan adalah harapan kita semua. Kenyataan di lapangan sering tidak sesuai karena harus diakui Pustakawan sering tidak dalam posisi yang memiliki bargaining power. Selain profesionalisme, Pustakawan idealnya memiliki kemampuan komunikasi yang kuat sehingga mereka mampu melakukan advokasi kepada pimpinan dan pejabat terkait. Komunikasi efektif akan memberikan peluang untuk memajukan perpustakaannya. Pustakawan secara proaktif seyogianya bekerjasama dengan guru mendampingi siswa dalam proses ini. Dengan demikian fungsi Perpustakaan terintegrasi dengan kurikulum sebagai proses pembelajaran sebagaimana diamanatkan dalam Manifesto juga terlihat dengan nyata. Pemahaman seperti inilah yang harus di sebarluaskan kepada Pustakawan, guru juga masyarakat luas. Ibarat virus, semakin cepat menular mencapai banyak orang akan lebih baik.

Promosi tentang pentingnya peran Perpustakaan sekolah harus terus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menjamin berjalannya Kurikulum, penguatan ketersediaan prasarana dan sarana dituangkan dalam kebijakan untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, sekolah terkoneksi internet dan pembenahan laboratorium Perpustakaan.

Pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan bukan hal baru lagi di abad 21 ini dan telah diimplementasikan pula di dunia pendidikan di Indonesia. Onno Purbo, seorang pakar internet, beberapa tahun mengambil prakarsa sendiri untuk mengunjungi sekolah menengah umum di daerah guna sosialisasikan internet dan sekaligus mendorong mereka untuk membuka akun email dengan biaya sekecil mungkin. Tujuannya adalah agar mereka mampu mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menunjang studinya.

Hak akses informasi adalah hak setiap warga Negara dan kita menyaksikan bagaimana usaha keras Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur , walau harus diakui koneksi internet terutama untuk kawasan Indonesia Timur masih lambat. Mendikbud telah mencanangkan “Indonesia Digital School” (Indischool) ke 10 ribu sekolah. Indischool merupakan program PT. Telkom Indonesia memberi fasilitas koneksi internet nirkabel di sekolah-sekolah.

Layak mendapat catatan khusus di sini, yaitu sebuah fakta: betapa saat ini kemampuan para siswa menggunakan internet sudah sampai mengalahkan kemampuan guru. Fakta itu memberikan rekomendasi agar guru mau meningkatkan kualitasnya.

Banyak orangtua kuatir dengan penggunaan internet. Kekuatiran tersebut muncul karena adanya pendapat banyak orang bahwa internet itu berbahaya. Kemungkinan disalahgunakan besar. Kekuatiran tersebut tidak salah, tapi juga tidak seluruhnya benar. Kekuatiran tersebut justu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mencari siasat agar kemungkinan penyalahgunaan itu jadi minimal, jika menghilangkan sama sekali tidak mungkin. Seperti yang sudah dilakukan ICT Watch misalnya. Mereka menerbitkan Pedoman Internet Sehat, di pasaran juga tersedia perangkat lunak untuk menangkal akses ke situs yang tidak layak.

Sesungguhnya internet harus disikapi dengan bijak karena mampu menambah wawasan siswa. Yang seharusnya kita lakukan bersama adalah memahami cara kerja internet dan melakukan pendampingan saat anak kita baru mulai belajar berselancar di dunia maya.

Anggaran selama ini sering menjadi kambing hitam dalam proses pembangunan. Penulis yakin jika kita dapat membuktikan peran dan fungsi yang dimainkan Perpustakaan Sekolah dalam proses pembelajaran sangat penting, dan itu bersifat riel bukan hanya persepsi, maka akan terbuka kemungkinan, misalnya Komite Sekolah dan pihak swasta turut pula berkontribusi dalam pengembangan perpustakaan (koleksi, pengelolaan, kegiatan dan promosi), pengadaan fasilitas internet dan edukasi pemanfaatannya.

Perpustakaan sekolah memiliki beberapa fungsi penting sebagai pilar proses belajar, tetapi yang tak kalah penting adalah menumbuhkembangkan kecintaan belajar, serta mendukung kurikulum melalui perluasan sumber untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada titik kesadaran itu, Perpustakaan harus mampu memberikan saran dan materi ajar seiring dengan pengembangan pengetahuan yang tersedia dalam berbagai format tidak lagi terbatas buku semata. Perpustakaan memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan berbagai kegiatan terutama literasi informasi dan sekaligus memperkenalkan para siswa dan guru dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan Kurikulum 2013 merupakan peluang bagi Perpustakaan sekolah untuk kembali menemukan jati diri dan berperan sebagaimana yang kita inginkan bersama sebagai bagian terintegrasi dari proses pembelajaran. Ini dapat diwujudkan bila ada kerjasama yang kuat dari pihak pemerintah, sekolah dan utamanya Pustakawan sekolah.

Kebijakan Pemerintah

Di awal tulisan ini telah disebutkan bahwa pemerintah sebenarnya mendukung pernyataan pentingnya Perpustakaan melalui Undang-Undang Perpustaan dan Standar Perpustakaan. Tapi ternyata itu belum cukup. Pemahaman tentang peran dan fungsi Perpustakaan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Manifesto harusnya disosialisasikan secara menyeluruh di kalangan sekolah dan mereka yang terkait dengan bidang pendidikan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang akurat tentang Perpustakaan Sekolah.

Ketidakjelasan posisi Perpustakaan Sekolah, apakah menginduk ke Kemendikbud atau Perpustakaan Nasional harus dibicarakan. Perpustakaan Nasional melalui UU Perpustakaan memiliki kewenangan kuat dan kompetensi yang memadai untuk hal-hal teknis terkait Perpustakaan termasuk penyelenggaraan pelatihan, sementara sekolah berada dibawah kewenangan Kemendikbud. Persoalan ini harus diurai. Harus ada kerjasama, tapi juga harus jelas, siapa yang bertanggungjawab. Dan lingkup tanggungjawabnya dalam hal apa saja.

Idealnya setiap sekolah memiliki perpustakaan sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang. Pertanyaan pentingnya adalah, mungkinkan hal ini terwujud? Saat ini terdapat sekitar 200 ribu sekolah dari tingkat SD sampai SMU. Selain fisik bangunan Perpustakaan—yang akan menyerap anggaran yang tidak sedikit—harus dipertimbangkan pula ketersediaan jumlah Pustakawan. Pustakawan di sini bukan mereka yang ditempatkan dengan mengabaikan aturan seperti latar belakang ilmu Perpustakaan, memiliki karakter yang bertanggung jawab dan menyenangkan juga kemampuan komunikasi karena yang akan dilayaninya adalah siswa. Pustakawan yang ‘jutek’ tidak lagi tepat untuk ditempatkan di sekolah, pasti siswa akan enggan ke Perpustakaan.

Jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ilmu Perpustakaan masih amat sedikit dan sulit untuk memenuhi kebutuhan. Kabar tentang kebutuhan pustakawan sekolah dengan gelar D2 dan status pegawai negeri sipil mendorong banyak orang mengikuti kuliah di Universitas Terbuka. Kabar ini menggembirakan, tetapi apakah dengan hanya berbekal ijazah seseorang siap ditempatkan sebagai Pustakawan sekolah, mereka masih perlu dilatih dalam kehidupannya sebagai Pustakawan sekolah.

Pelibatan siswa

Kerjasama yang baik antar kepala sekolah, guru dan pustakawan adalah hubungan ideal untuk mewujudkan Perpustakaan yang baik. Dalam pengembangan kurikulum misalnya, pustakawan hendaknya dilibatkan karena ia dapat menyumbangkan pandangannya tentang koleksi yang tepat untuk menunjang kurikulum. Pustakawan akan terlibat aktif dalam penyelenggaraan kegiatan literasi, serta mendorong siswa untuk meningkatkan minat baca melalui bahan-bahan yang tersedia, membantu mereka mencari informasi yang diperlukan, serta mendorong terciptanya klub pencinta perpustakaan di sekolah. Klub tersebut menjadi salah satu cara untuk membuka kesempatan para siswa urun ide dan tangan mengembangkan Perpustakaan Sekolah. Merupakan ikhtiar mendesentralisasi pengembangan dan pelayanan Perpustakaan Sekolah.

Tentang klub pencinta Perpustakaan Sekolah ini kami ada cerita menarik, meskipun dalam beberapa segi menyimpan sisi ironi, kesan “salah tempat” serta ada berkah dibalik “kesalahan”. Kisah lengkapnya sebagai berikut:

Djodja Nurdjani namanya. Setiap pagi perempuan berusia 60 tahun dan beranak empat itu menembus padatnya lalu lintas jakarta dari rumahnya di depok menuju SMAN 49 Jakarta dengan sepeda motor. Ladang pendidikan tempat ia menyemai bibit perubahan selama lebih dari 30 tahun. Semula Djodja hanya seorang guru pendidikan seni rupa. Tahun 1992, akibat perubahan kurikulum, beralih fungsi ke guru pembimbing (BP). Dan pada 1994 ia mendapat bonus kerjaan dari Kepala Sekolah, merangkap menjadi pengelola perpustakaan.
Tak pernah disangka-sangka, pekerjaan yang sebelumnya sekadar melaksanakan perintah pimpinan itu, kemudian bertukar tempat menjadi pekerjaan yang sangat ia cintai. Jika jelujur waktu selama ia mengajar ibarat sebuah lintasan serkuit. Maka sebagai pustakawan dadakan menjadi tikungan akhir yang sangat menentukan. Akhir yang indah.
Agustus 1996, lantaran kurangnya pustakawan, ia bentuk sebuah komunitas Club Pencinta Perpustakaan (CPP). Perpustakaan sekolah, yang semula menjadi tempat yang paling dihindari siswa, ia sulap menjadi ajang berkumpul. Arena belajar berorganisasi sambil mengasah diri. Di tahun 2005 demi menerima usulan siswa, dan kenang-kenangan dari Syamsi Abdul Muin S.Sos—Kepala SMA 1 Gangga Lombok Barat yang sedang bermitra di SMAN 49 Jakarta—CPP diganti menjadi Library Lovers’ Club (LLC). Lebih enak diucapkan, mudah diingat, gaul dan keren.
Bahkan dalam perkembangannya melalui surat keputusan Kepala Sekolah, LLC menjadi salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Dengan visi mencetak siswa yang berakhlak mulia, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekaligus menjadi duta baca, buku dan pustaka di masyarakat. LLC bertekad menumbuhkan rasa ingin tahu yang mendalam di kalangan siswa pada ilmu pengetahuan serta mengembangkan perpustakaan sebagai pusat dokumentasi, informasi serta sarana pembelajaran yang fun dan asyik.
Anggota LLC secara teratur mensortir buku, membuat katalog, menata ruang dan merancang letak rak buku agar berkesan “selamat datang”. Yang semula siswa cinta buku dilekati dengan kaca mata tebal, pendiam, tidak gaul, oleh LLC hendak diubah menjadi: tetap gaul dengan buku.
Ekstrakurikuler LLC dipromosikan dengan superior. Bukan sebaliknya, malu-malu, atau minder. Beragam acara digagas. Seperti lomba cipta dan baca puisi, musikalisasi puisi, baca cepat, story telling, pelatihan kepenulisan, jumpa penulis, dan wisata baca.
Wisata baca yang pernah dilakukan diantaranya berkunjung ke perpustakaan Jakarta International School, Regina Pacis Bogor, IPB Bogor, ITB bandung, UNPAD Bandung dan Perpustakaan Nasional RI. Program unggulan yang pernah ditelurkan LLC adalah membuat perpustakaan di desa sekaligus menyalurkan buku-buku sumbangan. Buku sumbangan, beberapa diantaranya dari Departemen Kelautan, Jakarta International School, Forum Lingkar Pena, Sekolah Cikal Cilandak, Yessi Gusman, dan orang tua siswa. Program itu digagas dalam rangka Hari Buku se-Dunia dan Bulan Bahasa.
Demi mendapat perhatian yang lebih luas dari sekolah lain, LLC pernah mendatangkan artis Sazkya Adya Mecca sebagai pembicara unjuk bincang “Buku di Mata Remaja”. Termasuk mengundang penulis terkenal, Asma Nadia dalam acara pelatihan kepenulisan.
Guna merangsang minat baca seluruh siswa, LLC juga memberikan berbagai hadiah. Buat siswa yang paling aktif berkunjung dan paling sering meminjam buku, ada buku dan uang tunai menanti untuk dimiliki. Bahkan hadiah berupa pembebasan pembayaran uang SPP selama satu semester pun kerap diberikan. Djodja juga menelurkan program wajib baca buku fiksi dan non fiksi (masing-masing 1 buku per minggu) buat anggota LLC. Tidak sekadar membaca, tapi juga mengikat ide-ide penting yang berkelibatan di dalam buku dengan cara menuliskannya kembali (resensi, sinopsis). Artinya tiap anggota LLC minimal dalam satu bulan menyelesaikan 8 buku. Katakanlah ada 30 pekan dalam satu tahun ajaran, maka ketika siswa memasuki kelas tiga paling tidak sudah membaca 120 judul buku! Angka itu belum termasuk bacaan di luar yang diwajibkan.
Tentu saja, bacaan yang demikian luas, dapat menjadi bekal siswa ketika memasuki kelas tiga. Terlebih ketika akan menghadapi Ujian Nasional (UN), dan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ada beberapa kenyataan menarik yang kami rasa Anda harus tahu, berkaitan dengan (membaca) pustaka dan prestasi siswa.
Pertama, dari seluruh anggota LLC, 50 persen lebih adalah mereka yang memegang 10 besar di tiap kelasnya. Kedua, sejak tahun 1996—tahun pertama LLC—hingga tahun 2006, persentase siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri (PNT) semakin meningkat. Kalau di tahun 1996 hanya 14,18 persen. Tahun 2006 mencapai 73,91 persen! Ketiga, dua tahun terkhir, setelah pemberlakuan Ujian Nasional (UN), persentase kelulusan siswa mencapai 100 persen!
Besaran-besaran kuantitatif di atas paling tidak dapat menjadi bukti awal, betapa kehadiran LLC mempunyai arti yang signifikan buat kenaikan nilai output sekolah. Dalam program pendidikan teman sebaya, anggota LLC berkewajiban membantu teman-temannya terutama yang satu kelas yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Karena teman sebaya, jadi tidak ada rasa takut, kikuk, dan kuatir. Dan program ini terbukti secara langsung dapat meningkatkan rerata pemahaman siswa perkelas dalam menerima pelajaran dari guru.

LLC juga mampu menginspirasi anggotanya untuk menekuni pustaka. Tidak saja menjadi pilihan ketika kuliah (jurusan ilmu perpustakaan) tapi juga saat memilih pekerjaan (pustakawan). Terbukti salah salah satu alumninya, Dwi Untari, kini telah merampungkan S2 perpustakaan di UNPAD Bandung, dan telah menjadi PNS di Perpustakaan LIPI. Mimpi terbesar Djodja, Diknas dan Perpustakaan RI mau mendukung LLC menjadi ekstrakulikuler di seluruh SMA di Jakarta. Tidak berlebihan kiranya, LLC dapat kita jadikan inspirasi, syukur-syukur solusi. Di tengah kebuntuan mencari stempel bertuliskan ”Lulus UN”. Hingga memaksa mereka, golongan yang (mestinya) digugu dan ditiru “terpaksa” melakukan praktik hina di lembaga mulia.

Dalam konsteks makro (ke-Indonesia-an), dari cerita di atas kami hanya ingin mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan Perpustakaan Sekolah memang penting. Sama pentingnya dengan linearitas pendidikan seseorang yang menjadi pustakawan. Hanya saja itu semua belum cukup. Ada dua kunci penting yang tidak boleh silap dalam mengembangkan Perpustakaan, yaitu niat baik dan komitmen dari pengelola sekolah, terutama guru dan Kepala Sekolah. Dua hal tersebut nantinya yang akan menjadi sumber enerji bagi upaya pencarian terobosan baru dalam mengatasi kendala-kendala pengembangan Perpustakaan Sekolah. Melalui dua kunci itu pula, imaji kita tentang Perpusakaan Sekolah dapat digambar dan diwujudkan.

Dua kunci tersebut memang agak bersifat substil, personal, dan mikro. Maka menjadi tugas kita bersama, memikirkan bagaimana mekanisme teknis dan strategisnya agar niat baik dan komitmen itu menjadi bagian yang melekat dalam setiap kebijakan (sistem) Pengembangan Perpustakaan (Sekolah) di Indonesia. Sehingga imaji kita atas Perpustakaan Sekolah bisa terstruktur, sistematis, serta menjangkau wilayah sasaran yang lebih luas (masif). Dengan demikian kondisi Perpustakaan Sekolah di Indonesia tidak hanya indah dalam imaji, tapi juga dalam realisasi.

HARKRISYATI KAMIL & AGUS M IRKHAM
Disalin dari facebook atas seizin penulis

SHARE YOUR COMMENT HERE! - AlineaTV have the right to delete racist and ad hominem comments.
Like the story? Help us to spread AlineaTV to everyone.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY