Sajak dalam Politik

677
0
SHARE

Saya pernah bertanya kepada penyair Acep Zamzam Noor, dalam sebuah kesempatan perbincangan sastra di Sumedang.

“Mengapa masih banyak orang yang menulis sajak? Sementara dari sisi materi tak menjanjikan sama sekali?” Pertanyaan itu saya layangkan mengingat hampir tidak ada penerbit yang mau menerbitkan buku kumpulan puisi.

Penyair asal Cipasung ini kemudian berkata, “Sajak masih ditulis hingga saat ini, karena dia merupakan warisan kearifan para leluhur kita.”

Tanya-jawab dengan Acep Zamzam Noor itu kembali menghangat dalam periuk ingatan saya, ketika konstelasi politik semakin memanas jelang pemilihan presiden ini. Ada yang baru dalam perpolitikan negeri kita. Sajak kini menjadi instrumen politik. Diawali seorang politisi yang membuat dan menayangkan sajak berjudul Sajak Seokor Ikan dan Air Mata Buaya, terjadilah aksi berbalas puisi yang lalu meramaikan muka media, saling sindir dan saling memojokkan.
Lalu, elokkah sajak dijadikan senjata dalam politik?

Tak ada satupun bangsa di dunia, menurut sejarawan dunia Phillip K. Hitti, yang memiliki apresiasi tinggi terhadap sajak dan cepat tersentuk oleh kata-kata puitik, baik melalui lisan maupun tulisan, selain masyarakat Arab. Pada masa Arab Kuno, puisi (sekaligus penyairnya) menempati posisi penting di masyarakat. Posisi penyair merupakan posisi yang sangat dibanggakan.

Seorang penyair dipandang sebagai kahin (dukun), orator, penuntun, juru bicara kaumnya, juga merupakan sejarawan dan ilmuwan. Bahkan orang-orang Arab Badui mengukur kecerdasan seseorang berdasarkan syairnya. Dalam kitab Al Aghani, seorang penyair mengatakan, “Siapa yang berani dengan kaumku….yang penunggang kuda, penyair, dan jumlahnya lebih unggul?” Status “penyair” dijadikan tolak-ukur kebanggaan dan kekuatan sebuah suku.

Penyair juga bisa sampai pada taraf sejarawan dan ilmuwan. Syarat mencapai level ini adalah seorang penyair tidak berhenti hanya pada kepandaian merangkai kata-kata. Tetapi juga dituntuk memiliki keterampilan yang lainnya. Di antara keahlian-keahlian yang mesti dimiliki penyair untuk bisa disebut juga sebagai sejarawan dan ilmuwan, harus memahami genealogi dan dongeng-dongeng rakyat, mengetahui prestasi sukunya di masa lalu, mengetahui dengan terang apa saja hak-hak mereka, bahkan sampai mengenali padang rumput dan batas-batas wilayah mereka.

Dalam kancah politik, posisi penyair dan sajaknya juga tak kalah penting. Penyairlah yang berkewajiban mengangkat moral sukunya dengan cara mengungkapkan dengan luas, apa saja kekurangan suku-suku yang menjadi lawan, dan menjadikannya sebagai bahan ejekan. Puisi menjadi simbol keunggulan suku, alat propaganda, serta kalimat-kalimat motivasi pendongkrak semangat perang.
Jika telah lama sajak menjadi alat berebut pengaruh dan kuasa, mengapa kehadiran sajak dalam kancah politik saat ini dipandang sebagian pengamat politik sebagai sesuatu yang tak perlu? Bukankah sajak yang akan mengubah (cara) politik kita menjadi lebih santun?

(Fatih Zam/Kontributor AlineaTV)

SHARE YOUR COMMENT HERE! - AlineaTV have the right to delete racist and ad hominem comments.
Like the story? Help us to spread AlineaTV to everyone.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY